Oleh : Geraldine Valerie Electra
Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kontroversi setelah ia beberapa kali melontarkan pernyataan mengenai pentingnya peran ahli gizi dalam program tersebut. Dalam rapat Konsolidasi Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Cucun menyatakan bahwa program MBG tidak membutuhkan ahli gizi (BBC.COM, 19/11/2025). Pernyataannya tersebut terekam dalam beberapa video yang viral di berbagai platform media sosial.
“Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang penting adalah satu tenaga yang mengawasi gizi,” ujar Cucun dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Cucun juga menyebut bahwa peran pengawasan gizi dapat digantikan oleh tenaga non-gizi yang dilatih singkat.
“Anak-anak SMA cerdas, fresh graduate, dilatih tiga bulan, dikasih sertifikat BNSP,” kata Cucun.
Pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan karena pada hakikatnya, program MBG dirancang untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, kualitas gizi makanan yang disediakan harus diutamakan, bukan sekadar mengenyangkan. Tanpa ahli gizi, makanan tidak terjamin gizinya, sehingga program ini tak lebih dari sekadar program makan gratis.
Sulit untuk tidak merasa geram ketika menyaksikan bagaimana penyediaan makanan bagi puluhan ribu warga harus dikelola dengan standar yang begitu longgar, seolah-olah keamanan mereka hanyalah angka dalam laporan administrasi. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan logika dan standar keamanan pangan nasional maupun internasional. Tak seorang pun menganggap ahli gizi sebagai pilihan. Bahkan mitigasi bencana pun membutuhkan ahli gizi, apalagi program MBG, yang merupakan program negara bagian yang besar dan dilaksanakan setiap hari.
Seorang pejabat yang sangat arogan berargumen bahwa ahli gizi dapat digantikan oleh profesional dari disiplin ilmu lain. Ia tidak hanya mengabaikan ilmu pengetahuan tetapi juga meremehkan potensi risiko: kesalahan menu, keracunan, kontaminasi, malnutrisi, dan krisis kepercayaan publik. Jika siapa pun bisa menjadi ahli gizi, lalu untuk apa belajar gizi selama empat tahun?
Salah satu alasan yang dikemukakan Cucun dalam beberapa pernyataannya adalah terbatasnya jumlah ahli gizi di lapangan, yang menurutnya menyulitkan program MBG untuk melibatkan tenaga gizi secara penuh. Padahal, Indonesia menghasilkan lulusan gizi dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ketika pejabat publik mengklaim kekurangan ahli gizi lapangan, patut dipertanyakan apakah pernyataan mereka didasarkan pada data atau sekadar asumsi. Banyak dapur MBG memilih untuk tidak mempekerjakan ahli gizi, meskipun ketersediaannya mencukupi. Untuk menentukan makanan bagi rumah sakit dengan 1.000–3.000 pasien, biasanya dibutuhkan tim yang terdiri dari puluhan ahli gizi. Di MBG, dapur dapat menyiapkan 10.000 porsi, tetapi beberapa hanya memiliki satu ahli gizi, atau bahkan tidak memiliki ahli gizi sama sekali.
Kenyataannya, banyak ahli gizi yang ditolak mentah-mentah, sehingga mereka menganggur. Ini bukan kekurangan tenaga ahli, melainkan kurangnya keinginan untuk mempekerjakan mereka. Masalah tersebut diungkapkan oleh seorang ahli gizi yang mengelola salah satu dapur MBG.
“Masih banyak dapur MBG yang belum menggunakan ahli gizi. Mereka memakai tenaga dari jurusan lain, sehingga seringkali pemilihan menu tidak tepat, dan parahnya sampai ada keracunan. Ketika ada masalah, ahli gizi yang akan disalahkan padahal yang menentukan menu bukan lulusan gizi,” ucap Melisa si ahli gizi.
Komentar Melisa menunjukkan realitas di Indonesia bahwa ahli gizi masih banyak diabaikan. Penempatan ahli gizi di MBG tidak proporsional dan profesional, sehingga menu terganggu oleh kurangnya tenaga ahli yang kompeten.
Hal ini seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa keberadaan ahli gizi bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin keamanan pangan anak sekolah. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi profesi gizi, tetapi juga keselamatan anak-anak Indonesia. Program MBG bisa menjadi berkah yang luar biasa, tetapi tanpa ahli gizi, program ini bisa berubah menjadi bencana yang tidak perlu. Dan sekarang masyarakat menuntut satu hal: berhenti meremehkan keahlian dan mulai memprioritaskan keselamatan. Sebab ketika pemerintah mengatakan “tidak perlu ahli gizi,” orang tua mendengar, “keselamatan anak kurang penting daripada anggaran.”
- Penulis Merupakan Mahasiswa Gizi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya