Oleh : Alya Hanna Vaidisova Susanti
Bayangkan seorang siswa SMA yang mahir menggunakan TikTok dan Instagram, namun kesulitan membaca jam analog atau memahami soal matematika sederhana. Fenomena ini bukan lagi imajinasi, melainkan kenyataan pahit yang menampar wajah pendidikan Indonesia pada tahun 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa masih ada siswa SMP hingga SMA yang belum bisa membaca dan menulis di era digital ini. Di Kabupaten Buleleng, tercatat 155 siswa SMP tidak bisa membaca sama sekali, dan 208 siswa lainnya belum lancar membaca. Ironinya, siswa-siswa tersebut justru sangat fasih menggunakan ponsel dan media sosial, tetapi gagal dalam kemampuan literasi dasar.
Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, yang menunjukkan bahwa masalah literasi bukan kasus lokal semata. Banyak siswa mampu membaca caption di media sosial, tetapi gagal memahami teks naratif sederhana atau soal cerita matematika. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena literasi merupakan fondasi utama pembelajaran. Tanpa kemampuan membaca yang baik, berpikir kritis dan analitis tidak mungkin tumbuh. Oleh karena itu, krisis ini menuntut perhatian kolektif dari pemerintah, guru, hingga orang tua.
Saat Teknologi Mengalahkan Kemampuan Dasar
Sebagai seseorang yang memperhatikan dunia pendidikan, saya tidak pernah membayangkan generasi yang lebih mahir mengetik di ponsel dibanding menulis dengan tangan. Video viral dari Pangandaran, Jawa Barat, memperlihatkan puluhan siswa SMP yang tidak mampu membaca teks sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah pendidikan kita mulai kehilangan fokus pada kemampuan dasar. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu justru menggantikan peran pembelajaran fundamental. Kita terjebak dalam euforia digitalisasi tanpa menyiapkan fondasi kemampuan dasar yang kuat.
Banyak siswa menunjukkan kecakapan digital tinggi, tetapi kesulitan menulis laporan sederhana atau menjelaskan konsep yang dipelajari. Ketidakseimbangan ini menandakan bahwa pendidikan belum berhasil menyatukan kemampuan teknologi dan literasi akademik. Sekolah seharusnya menjadi jembatan antara dua dunia tersebut. Tanpa keseimbangan, siswa hanya menjadi konsumen informasi tanpa kemampuan memproses atau menganalisis. Situasi ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk segera bertindak.
Dampak Pandemi terhadap Literasi
Masalah ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akibat panjang dari pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi membuat banyak siswa kehilangan kesempatan belajar membaca dengan pendampingan langsung guru. Orang tua yang sibuk bekerja juga tidak selalu mampu mendampingi anak belajar di rumah. Akibatnya, generasi digital justru mengalami kemunduran dalam kemampuan literasi dasar. Pembelajaran daring tanpa bimbingan efektif meninggalkan jejak mendalam dalam kualitas pendidikan kita.
Selain itu, ketimpangan akses internet memperparah situasi. Siswa di daerah terpencil sering kesulitan mengakses materi pembelajaran daring secara optimal. Akibatnya, kesenjangan literasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin lebar. Ketidakmampuan membaca dan menulis dengan baik juga berdampak pada hasil ujian nasional dan pemahaman akademik secara umum. Maka dari itu, strategi pemulihan literasi perlu memperhatikan perbedaan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Krisis literasi 2025 bukan hanya masalah teknis pembelajaran, tetapi cerminan kegagalan sistemik bertahun-tahun. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan naik kelas otomatis sebagai salah satu penyebab utama. Sistem ini menciptakan ilusi kemajuan tanpa memastikan siswa menguasai kompetensi minimum. Banyak guru terjebak pada beban administratif hingga 70 aplikasi setiap kali mengajar. Akibatnya, fokus utama pendidikan membentuk kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sering terabaikan.
Kurikulum yang terlalu padat juga memperparah kondisi. Fokus pada kompetensi lanjutan tanpa memastikan dasar literasi memperlebar jurang ketimpangan belajar. Siswa yang tidak menguasai kemampuan dasar akan kesulitan memahami pelajaran lain seperti sains atau sejarah. Efek domino ini merugikan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, reformasi pendidikan sebaiknya dimulai dari penguatan literasi dasar sebelum memperluas kurikulum.
Banyak guru mengungkapkan rasa frustrasi terhadap sistem pendidikan yang menekan mereka mengejar target tanpa memperhatikan kemampuan dasar siswa. Di daerah 3T, tantangan menjadi berlipat, karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan awal siswa yang rendah. Orang tua yang kelelahan setelah bekerja seringkali tidak mampu memberikan pendampingan belajar di rumah. Akibatnya, siklus negatif terus berulang ketika siswa dengan kemampuan rendah tetap naik kelas. Kondisi ini menciptakan masalah baru di setiap jenjang pendidikan berikutnya.
Beban psikologis guru juga meningkat, karena mereka merasa gagal dalam mendidik. Ketidakmampuan siswa memahami materi dasar menjadi sumber stres dan keputusasaan. Tanpa dukungan pemerintah, guru kesulitan menjalankan program remedial yang efektif. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas guru, bukan sekadar target angka kelulusan. Krisis literasi jelas bukan hanya masalah siswa, tetapi juga cerminan lemahnya sistem pendidikan nasional.
Dampak Jangka Panjang bagi Bangsa
Krisis literasi bukan sekadar ancaman pendidikan, tetapi juga masalah pembangunan bangsa. Pengamat pendidikan Doni Koesoema memperingatkan, bahwa anak yang tidak bisa membaca dan menulis akan menjadi beban bagi negara. Dalam era ekonomi digital, kemampuan berpikir kritis dan analitis sangat dibutuhkan. Generasi yang lemah literasi akan tertinggal dalam kompetisi global dan sulit mendapatkan pekerjaan layak. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar di masa depan.
Kelemahan literasi juga menghambat inovasi nasional. Generasi yang tidak mampu memahami teks ilmiah akan kesulitan menciptakan teknologi atau penelitian baru. Hal ini menurunkan daya saing Indonesia di kancah global. Maka, krisis literasi harus dilihat sebagai masalah nasional, bukan sekadar urusan sekolah. Investasi dalam literasi berarti investasi pada masa depan bangsa.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan bahwa rendahnya kemampuan literasi akan melahirkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, menegaskan bahwa pendidikan buruk akan menghasilkan pemimpin yang buruk pula. Pernyataan ini mencerminkan kenyataan pahit bahwa kualitas literasi menentukan masa depan kepemimpinan bangsa. Jika generasi hari ini gagal memahami teks dan berpikir kritis, masa depan politik kita pun rapuh. Dalam dua dekade ke depan, dampaknya akan terasa nyata ketika generasi ini mulai memegang jabatan penting.
Rendahnya literasi juga berdampak pada partisipasi demokrasi. Masyarakat yang tidak mampu memahami informasi publik mudah terpengaruh dan sulit mengambil keputusan bijak. Kondisi ini memperbesar risiko sosial-politik seperti korupsi, penyebaran hoaks, dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, literasi menjadi pondasi bagi stabilitas sosial dan politik negara. Tanpa warga yang melek informasi, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi.
Pemerintah berupaya mengatasi krisis literasi melalui program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2025. Program ini memperkenalkan tes literasi dan numerasi untuk memetakan kemampuan dasar siswa. Namun, ribuan siswa sudah terlanjur naik kelas tanpa menguasai kemampuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai datang terlambat dan harus diikuti langkah lanjutan yang nyata. Implementasi tes harus konsisten dan disertai dukungan bagi guru untuk menindaklanjuti hasilnya.
Guru perlu dilatih agar mampu menggunakan hasil tes diagnostik secara efektif. Tanpa tindak lanjut, program hanya akan menjadi formalitas administratif. Pemerintah juga harus memastikan evaluasi berjalan berkelanjutan di setiap daerah. Dengan demikian, kebijakan MPLS 2025 dapat menjadi titik awal perbaikan literasi nasional. Langkah kecil ini bisa menjadi fondasi bagi transformasi besar jika dijalankan dengan keseriusan.
Solusi Komprehensif yang Mendesak
Pertama, sistem naik kelas otomatis harus dievaluasi dengan menetapkan standar minimum kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kedua, program remedial intensif perlu diberikan bagi siswa yang belum mencapai standar tersebut. Ketiga, kurangi beban administratif guru agar fokus mereka kembali pada pengajaran literasi. Keempat, alokasikan anggaran yang memadai untuk program literasi dan numerasi tanpa alasan efisiensi semu. Kelima, tingkatkan peran orang tua melalui pendampingan belajar yang aktif di rumah.
Selain itu, teknologi perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan dasar, bukan sekadar hiburan. Platform pembelajaran interaktif harus dikembangkan agar literasi terasa menarik bagi siswa. Pelatihan guru juga perlu difokuskan pada strategi pembelajaran literasi yang efektif. Dengan kolaborasi semua pihak, pendidikan bisa kembali ke tujuan utamanya: mencerdaskan kehidupan bangsa. Krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan saling menyalahkan.
Krisis literasi 2025 sebenarnya adalah peringatan keras agar bangsa ini berbenah. Data dari Kabupaten Buleleng dan Pangandaran membuka mata kita tentang rapuhnya fondasi pendidikan nasional. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menegaskan, bahwa kondisi ini adalah potret nasional yang lebih mengkhawatirkan jika disurvei secara luas. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus menjadikan krisis ini sebagai momentum perubahan nyata. Ini bukan sekadar isu pendidikan, tetapi masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan.
Selain itu, transformasi pendidikan membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Kepala daerah harus bertanggung jawab penuh atas kondisi literasi di wilayahnya. Dunia usaha dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial yang mendukung literasi dan numerasi. Media juga perlu mengedukasi publik dan menekan pemerintah agar konsisten dalam kebijakan pendidikan. Yang terpenting, masyarakat harus sadar bahwa literasi adalah tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan generasi Indonesia
> Penulis Merupakan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya
Daftar Pustaka :
- BBC News (2024, Oktober 24). Banyak pelajar Indonesia tak bisa berhitung.
- BBC News https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly0gxyjzzeo/
- Detik News. (2024, Oktober 8). Soroti anak SMA tak bisa numerasi dasar, Waka DPR dorong reformasi Detik News. https://news.detik.com/berita/d-7641088/soroti- anak-sma-tak-bisa-numerasi-dasar-waka-dpr-dorong-reformasi-pendidikan/
- Garuda (2025, Agustus 10). MPLS 2025 hadirkan tes literasi dan numerasi untuk atasi krisis pendidikan. Garuda TV. https://garuda.tv/mpls-2025-hadirkan-tes-literasi-dan- numerasi-untuk-atasi-krisis-pendidikan/
- (2025, Juni 5). Darurat pendidikan: Siswa SMP tidak bisa membaca, pemerintah bisa apa? KBR. https://kbr.id/articles/indeks/darurat-pendidikan-siswa-smp-tidak-bisa-membaca- pemerintah-bisa-apa/
- Mu’ti, A. (2025, Juli). Temuan kondisi literasi siswa SMP–SMA Indonesia. RM Banten. https://rmbanten.com/berita/prof-mu-ti-temukan-masih-ada-siswa-smp-sma-tak-bisa-baca-tulis-miris/