Oleh : Priscila Karin Aprisa Johar
Media sosial ramai membincangkan kejadian mobil boks Badan Gizi Nasional (BGN) yang menabrak pagar SD Negeri Kalibaru 01, Jakarta Utara. Mobil boks tersebut hendak mengantar “Makanan Bergizi Gratis”. Ironisnya, mengapa mobil boks yang seharusnya mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis untuk para murid SD Negeri Kalibaru, justru malah terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan para murid dilarikan ke rumah sakit?
Setidaknya terdapat 21 murid yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh mobil boks berstiker Badan Gizi Nasional yang menabrak pagar dan melindas para murid yang sedang berkegiatan di lapangan sekolah SD Negeri Kalibaru 01, Jakarta Utara (BBC.COM, 11/12/2025).
Dilansir dari Detik.com, AI, sopir MBG mengaku salah menginjak pedal mobil saat hendak ingin mengerem, AI justru menginjak gas hingga akhirnya menabrak para murid dan guru.
Kejadian ini menuai banyak komentar dari berbagai kalangan, pasalnya hari-hari sebelumnya mobil boks tersebut mendistribusikan MBG dengan keadaan baik-baik saja. Program “Makanan Bergizi Gratis” yang dirancang untuk membantu masyarakat justru lagi-lagi merugikan masyarakat. Kejadian ini menuntut evaluasi mendalam atas standar operasional Badan Gizi Nasional (BGN).
Tentu kita menolak lupa dengan kasus karacunan yang disebabkan oleh “Makanan Bergizi Gratis”.
Jumlah korban keracunan yang tercatat akibat MBG telah mencapai lebih dari 11.000 orang, menurut data Kementrian Kesehatan per 5 Oktober (BBC.COM, 21/10/2025).
Baru-baru ini terdapat 74 siswa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilarikan ke Puskesmas dan rumah sakit, karena diduga keracunan makanan setelah mengonsumsi “Makanan Bergizi Gratis”. Sumbernya berasal dari air yang digunakan untuk mengolah MBG, yaitu “air bersih” dari PDAM (Detik.com, 12/12/2025).
Nyatanya masih banyak korban keracunan dari program MBG. Makanan yang memiliki label “bergizi” itu justru dioperasikan dengan standar yang begitu longgar. Seolah-olah keamanan mereka hanya disimbolkan dengan sebuah angka. Negara harus menerapkan standar yang tegas terhadap Program MBG. Standar yang ditetapkan harus mengutamakan kualitas gizi agar seimbang bagi anak-anak. Jika ujung-ujungnya hanya menyumbangkan pasien, untuk apa Program MBG masih dilanjutkan?
Selain meningkatkan kualitas gizi pada MBG, pemilihan tenaga kerja yang akan mengelola langsung dapur MBG juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Orang yang mengelola dan mengawasi secara langsung dapur MBG adalah orang yang berpengalaman dan mengerti tentang gizi pada masyarakat.
Masih ingat dengan pernyataan penjabat publik yang menuai banyak kritikkan, yakni MBG tidak membutuhkan ahli gizi. Sungguh ironi sekali, bukan? Penetapan gizi pada MBG tidak bisa dilakukan oleh orang awam, tetapi harus dengan orang-orang terpilih yang tentunya sudah menyelesaikan studi, serta pelatihan dan memiliki gelar Ahli Gizi.
Namun, kenyataannya masih banyak ahli gizi yang tidak diakui. Kehadiran ahli gizi bukan hanya sekedar formalitas melainkan solusi untuk peningkatan keamanan pangan anak sekolah. Merekalah orang-orang profesional yang memiliki ilmu mendalam tentang makanan, nutrisi, dan berhubungan dengan sistem kesehatan pada tubuh.
Program MBG adalah salah satu kemajuan yang luar biasa, dengan program ini anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang seimbang. Tetapi, tanpa ahli gizi program ini malah akan merugikan masyarakat dan keselamatan anak-anak di Indonesia terancam. Maka dari itu, perbaikan sistem dan tata kelola sangat diperlukan untuk perkembangan Program MBG untuk kedepannya.
Dengan banyaknya insiden yang terjadi, apakah melanjutkan Program Makanan Bergizi Gratis merupakan pilihan yang tepat?
- Penulis Merupakan Mahasiswa Gizi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya