Oleh : Hasna Luthfiyah Rachman
Menjadi Liaison Officer (LO) bagi delegasi mahasiswa Edith Cowan University (ECU), Australia, memberi saya pengalaman yang jauh lebih dari sekadar mendampingi tamu asing. Delegasi yang mayoritas calon guru ini, dengan program studi Primary Education datang dengan semangat berbagi. Pertemuan kami menjadi ruang perjumpaan lintas budaya, tapi juga membuka mata saya: pendidikan di Jakarta masih menampilkan wajah ganda.
Di satu sisi, ada anak-anak yang berjuang belajar di sekolah gratis dengan fasilitas terbatas. Di sisi lain, ada siswa yang menikmati akses global sejak remaja. Dari pengalaman inilah saya merangkum empat fakta ketimpangan pendidikan DKI Jakarta yang mungkin jarang kita sadari, tapi cukup membuat mahasiswa Australia yang melihat langsung terheran-heran.
1. Sekolah Gratis Jadi Penyelamat Anak Prasejahtera
Hari pertama, kami berkunjung ke Sekolah Bisa di Bintaro Jakarta, sekolah nonformal yang memberi akses belajar gratis bagi anak-anak prasejahtera. Kegiatan sederhana seperti menggambar, melukis kaos, hingga membuat mainan dari bahan bekas menjadi bagian dari pembelajaran. Bagi mahasiswa ECU, sekolah ini terasa mengharukan sekaligus menantang logika pendidikan formal.
Mengapa harus ada sekolah semacam ini di ibu kota negara? Bukankah pendidikan dasar sudah seharusnya dijamin oleh negara? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul dari mereka. Sekolah Bisa menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pendidikan formal: ketika negara tidak mampu menjangkau semua, masyarakat sipil berinisiatif mengisi ruang kosong itu.
Namun, fakta bahwa sekolah seperti ini masih eksis di Jakarta justru menegaskan adanya ketidakmerataan akses pendidikan. Anak-anak prasejahtera harus mengandalkan kebaikan komunitas, sementara anak-anak lain bisa masuk sekolah negeri atau swasta dengan lebih stabil.
2. Kontras Nyata: Dari Ruang Sederhana ke Akses Global
Sehari setelahnya, rombongan mengunjungi Sekolah Binar, sebuah sekolah menengah dengan fasilitas lengkap. Suasananya kontras sekali. Murid-murid disana terbiasa mengenal budaya global. Mereka bisa bertanya tentang biaya hidup di Perth, berbagi cerita tentang olahraga, hingga memperkenalkan seni tradisional Indonesia seperti angklung, tari saman, dan pencak silat.
Bagi mahasiswa ECU, ini adalah pengalaman pertukaran budaya yang hangat. Namun bagi saya, kontrasnya mencolok. Hanya sehari sebelumnya kami bersama anak-anak prasejahtera yang belajar di ruang seadanya. Kini, kami berada di sekolah yang membuka akses global. Kontras ini menunjukkan jurang kesempatan yang tidak kecil. Anak-anak dari keluarga mampu berkesempatan menjadi “warga dunia” sejak SMA, sementara yang lain masih kesulitan memastikan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
3. Tekanan Ekonomi Membentuk Pilihan Anak
Dalam salah satu sesi permainan di sekolah, mayoritas siswa memilih membeli motor atau laptop ketimbang melanjutkan kuliah jika diberi pilihan. Motor dianggap bisa langsung dipakai bekerja, sementara laptop bisa membantu mencari uang sambil belajar. Pilihan ini terdengar pragmatis, tapi sekaligus menyedihkan.
Data mendukung apa yang kami saksikan di lapangan. Susenas 2021 mencatat 76% anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Pusdatin 2022 melaporkan bahwa pada 2023 masih ada 869 anak putus sekolah di tingkat SD/MI sederajat di Jakarta. Faktor utamanya tetap sama. Tidak mampu membayar biaya pendidikan, harus bekerja, atau dalam kasus anak perempuan, didorong menikah muda.
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendidikan 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1,25%. Artinya, ada lingkaran setan yang jelas, kemiskinan menghambat akses pendidikan, sementara rendahnya pendidikan membuat keluarga sulit keluar dari kemiskinan. Di sinilah mahasiswa ECU tampak terkejut. Di negara mereka, melanjutkan pendidikan tinggi sering dianggap pilihan yang wajar. Sementara di DKI Jakarta, banyak siswa harus berhitung: kuliah adalah kemewahan, bukan keniscayaan.
4. Seremoni vs Realita di Lapangan
Pada 1 Juli 2025, delegasi ECU disambut secara resmi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ. Focus Group Discussion (FGD) berlangsung formal, membicarakan jejaring internasional dan kerjasama akademik. Dari luar, semuanya tampak menjanjikan.
Namun, realita berbeda terlihat ketika rombongan berkunjung ke rumah warga untuk aksi sosial. Beberapa warga meminta bantuan lebih, bahkan barang bernilai besar. Bagi mahasiswa ECU, ini membingungkan. Bagi saya, ini adalah cermin kemiskinan struktural. Bantuan sering dipandang sebagai peluang instan, bukan sarana menuju kemandirian. Universitas seringkali tampil aktif dalam seremoni kerja sama internasional, tetapi sejauh mana benar-benar hadir di tengah masyarakat miskin masih patut dipertanyakan. Pendidikan di tingkat tinggi pun kerap terjebak dalam pencitraan, bukan perubahan nyata.
Pendidikan Sebagai Ruang Pembebasan
Empat fakta ini memperlihatkan bahwa pendidikan di Jakarta belum sepenuhnya menjadi ruang pembebasan. Bagi anak-anak prasejahtera, sekolah adalah cara bertahan hidup. Bagi anak-anak di sekolah berfasilitas lengkap, pendidikan sudah menjadi paspor menuju dunia global. Dua kenyataan ini berjalan berdampingan di kota yang sama.
Pertemuan dengan mahasiswa ECU membuat saya menyadari bahwa globalisasi pendidikan tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak kerja sama internasional yang kita punya. Pendidikan seharusnya bukan sekadar menyiapkan tenaga kerja atau memoles citra universitas. Ia harus kembali ke hakikatnya: membebaskan manusia, memberi kesadaran, dan membuka jalan menuju kemandirian. Tanpa itu, pendidikan hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada.
Penulis Merupakan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi – UNJ; AIESEC Member; Penulis dan Peneliti Sosial; English Enthusiast