Oleh : Princessa Aghnia Aulia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu nasional yang paling banyak menyita perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari media sosial hingga ruang diskusi akademik, wacana mengenai urgensi, manfaat, hingga tantangan implementasi program ini terus bergulir. Pemerintah menyebut MBG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda, terutama di tengah ancaman double burden of malnutrition di Indonesia. Di sisi lain, sebagian masyarakat meragukan kesiapan infrastruktur, pendanaan, dan efektivitas distribusinya. Dalam konteks ini, diskusi mengenai MBG tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga politik.
Sebagai seseorang yang mengikuti perkembangan isu ini, saya melihat program MBG memiliki potensi besar, tetapi juga menyimpan sejumlah tantangan fundamental. Program ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi menyangkut bagaimana negara hadir untuk menjawab masalah gizi yang telah lama membayangi Indonesia.
Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa Indonesia masih menghadapi masalah gizi kronis yang serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada tahun 2023 masih berada di angka 21,5%, dan angka ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Selain itu, fenomena gizi lebih dan obesitas pada anak terus meningkat, terutama di daerah urban.
Dalam konteks ini, MBG menjadi relevan. Program ini menawarkan pendekatan langsung—memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah—yang menurut World Bank (2024) merupakan salah satu intervensi paling cost-effective dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti disebutkan dalam laporan mereka, “nutrition interventions are among the highest-return development investments” (World Bank, 2024). Dengan kata lain, MBG bukan semata program sosial, tetapi juga investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
Meski tujuan MBG sangat mulia, ada tantangan-tantangan nyata yang perlu diperhatikan. Pertama, tantangan infrastruktur. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki sarana untuk mengolah atau mendistribusikan makanan secara layak. Sebagian sekolah dasar di daerah terpencil bahkan belum memiliki akses air bersih yang stabil. Dalam kondisi seperti itu, pelaksanaan MBG memerlukan investasi tambahan, bukan hanya dalam bentuk makanan, tetapi juga fasilitas pendukung.
Kedua, masalah pendanaan. Banyak ekonom menyoroti bahwa MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk bisa berjalan efektif. Apabila perhitungan tidak dilakukan secara realistis, dikhawatirkan kualitas makanan yang disediakan akan menurun. Padahal, tujuan program adalah memberikan makanan bergizi, bukan sekadar makanan gratis.
Ketiga, risiko korupsi atau kebocoran anggaran selalu membayangi program-program berskala nasional. Berdasarkan pengalaman program bantuan sosial selama pandemi, kita belajar bahwa distribusi sumber daya negara seringkali tidak berjalan mulus. Dalam opini saya, transparansi dan pengawasan ketat perlu menjadi fondasi sejak awal pelaksanaan MBG, agar program tidak hanya menjadi proyek politis, tetapi benar-benar menyentuh sasaran.
Pandangan Saya: MBG Wajib, Tetapi Bertahap Dan Berbasis Data.
Dari sudut pandang saya, MBG merupakan program yang perlu, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan berbasis data. Tidak semua daerah harus langsung melaksanakan program dalam skala penuh. Daerah dengan angka stunting tinggi, daerah miskin, serta wilayah yang kekurangan akses pangan seharusnya menjadi prioritas.
Selain itu, MBG tidak boleh berdiri sendiri. Program ini harus terintegrasi dengan edukasi gizi, penguatan layanan puskesmas, peningkatan kualitas pangan lokal, dan peran orang tua di rumah. Memberi makan anak di sekolah memang penting, tetapi memperbaiki pola makan keluarga adalah fondasi yang jauh lebih kokoh.
Saya percaya bahwa jika MBG dirancang dengan matang, melibatkan ahli gizi, akademisi, dan masyarakat, maka program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia. Namun jika dikejar hanya demi pencitraan politik, program ini justru berisiko gagal dan merugikan generasi muda.
Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang patut diapresiasi sebagai upaya besar negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan kondisi gizi nasional yang masih menghadapi tantangan serius, MBG adalah peluang emas untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pendanaan yang memadai, serta tata kelola yang transparan.
Opini saya menegaskan bahwa Program MBG tetap layak dijalankan, tetapi harus dilakukan secara cermat, bertahap, dan berbasis bukti. Hanya dengan demikian, program ini dapat benar-benar membawa perubahan signifikan bagi masa depan Indonesia.
- Penulis Merupakan Mahasiswa Gizi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya
Daftar Pustaka
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan nasional status gizi Indonesia 2023. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes RI. https://www.kemkes.go.id
- World Bank. (2024). Partnering for better health and nutrition in Indonesia. World Bank Blogs – East Asia & Pacific. https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/partnering-for-better-health-and-nutrition-in-Indonesia
- World Health Organization. (2020).N utrition in school-aged children and adolescents. WHO Regional Office for South-East Asia.https://www.who.int/publications/i/item/9789240000000
- Food and Agriculture Organization. (2022). The state of food security and nutrition in the world 2022. FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en
- United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2021). Situation of children in Indonesia: Nutrition overview. UNICEF Indonesia.https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan